Jakarta siapkan jurus redam dampak krisis AS

Halaman Depan

Rabu, 23/01/2008

Jakarta siapkan jurus redam dampak krisis AS

JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi kian memburuknya pasar finansial Indonesia akibat meluasnya krisis subprime mortgage di AS. Dia mengatakan langkah-langkah tersebut masih dilihat dan dibicarakan bersama bank sentral. "Beberapa antisipasi dan alternatifnya kita sedang lihat, tentu karena perubahan ini berjalan cepat. Tapi saya belum bisa umumkan sekarang," ujarnya dalam konferensi pers di Departemen Keuangan, kemarin. Namun dari sisi fiskal, lanjutnya, pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 sebesar 1,7% dari produk domestik bruto atau setara Rp74 triliun. Menurut dia, kondisi dalam negeri tetap aman dan akan bertahan di tengah goncangan serta kecenderungan resesi ekonomi AS. Dia berjanji untuk menjaga defisit anggaran, meskipun keadaannya lebih sulit tahun ini akibat kian tingginya risiko turbulensi pada awal tahun. "Apapun kondisinya pemerintah tetap menjaga defisit 1,7%," Sri Mulyani mengakui kondisi pasar pada 2008 jauh lebih sulit dibandingkan dengan 2007. Karena itu, pemerintah tidak akan menambah tekanan pada defisit. Risiko goncangan pada tahun ini, kata Menkeu, akan membuat pelaku pasar cenderung menahan diri sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada prospek perekonomian dunia 2008. Jaga momentum Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Boediono menyatakan keyakinan kondisi dalam negeri tidak akan terganggu di tengah ketidakpastian global, karena pemerintah dapat menjaga momentum. "Momentum internal ini kami jaga. Indonesia tidak akan terkena resesi karena komoditas ekspor yang dimiliki masih menguntungkan. Harga [komoditas ekspor] Indonesia cukup bagus dan harga minyak mulai menurun," ujarnya. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan Indonesia seperti halnya negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lain mempunyai instrumen untuk melindungi pasar dalam negeri dari kemungkinan tindakan dumping, subsidi, dan safeguard. "Kita punya instrumen perdagangan yaitu antidumping dan safeguard. Tapi tidak ada [kebijakan] proteksi [pasar dalam negeri]," katanya. Selain itu, Menkeu juga menyatakan tidak akan mengubah komposisi belanja subsidi, dengan menggeser tambahan beban subsidi energi ke subsidi pangan. Namun, bila ada perubahan jumlah anggaran, pemerintah akan melakukan pembicaraan dengan DPR. Pemerintah akan melaporkan rencana tersebut melalui mekanisme APBN Perubahan. Menkeu juga menyatakan akan menjaga komposisi utang dan pinjaman luar negeri di sisi pembiayaan defisit. Di sisi penerimaan akan diupayakan penambahan target dari setoran PPN dan PPh, penerimaan negara bukan pajak, serta dividen BUMN. (Lutfi Zaenudin) (bastanul.siregar@bisnis.co.id/diena.lestari@bisnis.co.id) Oleh Bastanul Siregar & Diena Lestari Bisnis Indonesia