| Opini |
| Kamis, 15/11/2007 |
| Melawan pengangguran dengan gerobak bakso |
| Kening Anda mungkin langsung berkerut ketika membaca judul artikel yang agak aneh ini. Bahkan, bisa jadi Anda langsung mencibir. Mi bakso? Tak adakah gagasan serupa yang lebih keren terdengar serta lebih modern, ilmiah, dan sedikit berbau globalisasi? Penulis justru berpikiran sebaliknya. Mi bakso yang terdengar biasa-biasa saja dan identik dengan makanan orang kebanyakan, sejatinya memiliki potensi ekonomi yang amat dahsyat. Tak cuma itu mi bakso juga lebih membumi, mengakar, dan sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, dari perkotaan sampai perdesaan. Mi bakso pun termasuk jenis penganan yang tak kenal ruang. Ia bisa hadir di mana saja; mal, kafe, kaki lima, sampai pedagang keliling. Selama ini memang tak banyak yang tahu jika populasi pedagang mi bakso luar biasa besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso Megapolitan Indonesia (Paguyuban Miso Indonesia), pada 2006, dari 48,9 juta usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia, 20 % atau sekitar 10 juta di antaranya adalah pedagang mi bakso. Jika 60 % saja yang aktif, berarti di negeri ini ada sekitar 6 juta pedagang mi bakso. Taruhlah mereka memiliki seorang isteri dan seorang anak, berarti terdapat 18 juta orang yang hidupnya bergantung pada mi bakso. Bila setiap pedagang minimal menjual 25 mangkok per hari dengan harga Rp2.500 per mangkok, dalam sehari terjadi perputaran uang sebesar Rp375 miliar. Dalam sebulan, berarti omzet pedagang mi bakso mencapai Rp11,2 triliun. Tentu saja itu belum termasuk penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan industri ikutannya. Soalnya, dari usaha mi bakso bisa tercipta 32 usaha turunannya, seperti usaha sapi potong, kulit sapi, pupuk organik, ladang rumput sapi, dan sebagainya. Dari usaha mi bakso juga ada usaha lain, yakni berjualan minuman. Itu baru dalam hitung-hitungan konservatif dari segi ekonomi. Jika jumlah, kualitas, dan produktivitas para pedagang bakso bisa ditingkatkan, out put yang dihasilkan mereka tentu bisa lebih "dahsyat" lagi. Begitu pula dengan 32 usaha turunannya. Menjanjikan Bila jumlah pedagang mi bakso yang aktif bertambah 10 % per tahun, berarti akan terjadi penambahan jumlah mereka sebanyak 600.000 orang per tahun. Dalam dua tahun saja, jumlah pedagang mi bakso bakal bertambah 1,2 juta orang. Sebanyak 32 usaha turunannya sudah pasti akan ikut panen. Sebuah penyerapan tenaga kerja yang luar biasa besar dan bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Singkat kata, mi bakso merupakan mata pencaharian yang menjanjikan. Apalagi jika dikaitkan dengan pola konsumsi serta kondisi sosial budaya masyarakat di negeri ini. Masyarakat Indonesia tercatat sebagai penyantap mi terbanyak ketiga di dunia setelah RRC dan Jepang. Itu berarti, mi bakso bisa dijadikan model penanggulangan pengangguran di Tanah Air. Maka tak ada alasan secuil pun untuk memandang sebelah mata jenis usaha yang satu ini. Pemerintah tentu saja menyadari betul potensi ekonomi dan lapangan kerja yang tercipta dari gerobak mi bakso. Atas dasar itu pula Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menjadikan pedagang mi bakso sebagai salah satu fokus program bantuan pembinaan dan penciptaan UKM. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap para pedagang mi bakso antara lain dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Yang pasti, langkah ini selaras betul dengan program three in one yang dideklarasikan Depnakertrans dalam Rapimnas KADIN Indonesia Maret lalu sebagai upaya mengatasi lonjakan jumlah pengangguran. Program Three in One ini terdiri atas training (pelatihan), sertifikasi, dan penempatan. Untuk mewujudkan program ini, Depnakertrans telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Dinas Pendidikan Nasional, Kantor Menegpora, Kementerian Koperasi dan UKM, serta KADIN Indonesia. Prinsip dasar program itu adalah meningkatkan kadar kompetensi penganggur melalui pelatihan atau training di BLK-BLK yang tersebar di setiap daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Dana pelatihan bisa diambil dari APBN atau APBD, sedangkan sertifikasi berpedoman pada standar kompetensi yang dicapai serta korelasi dengan potensi sumber daya alam setempat. Dalam konteks lebih luas, pemberdayaan para pedagang mi bakso juga sejalan dengan program pemerintah mendorong pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM), baik melalui relaksasi kredit perbankan maupun melalui pembinaan langsung. Bahkan, pemerintah berencana meluncurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Lembaga ini dibentuk secara khusus untuk mengoptimalkan penyaluran dan pengawasan kredit untuk KUKM. Di tengah sulitnya menekan angka pengangguran dewasa ini dan banyaknya pekerja industri manufaktur yang di-PHK serta upaya mengenjot pengiriman TKI keluar negeri, pemberdayaan KUKM memang mutlak diperlukan. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan sumbangsih UKM terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, nilai produk domestik brutto (PDB) UKM pada 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp287,7 triliun atau naik 19,3 % dari Rp1.491, 1 triliun pada 2005 menjadi Rp1.778,7 triliun. Konstribusi UKM dalam penciptaan nilai tambah nasional mencapai Rp1.778,75 triliun atau 53,3 % dari PDB nasional yang tumbuh 5,5 %. Berdasarkan skala usaha, konstribusi usaha kecil mencapai 37,7 %, usaha menengah 15,6%, dan usaha besar 46,7 %. Dari total pertumbuhan pada tahun 2006, usaha kecil menyumbang 2,2% dan usaha besar 2,4 %. Pada 2006, jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit, meningkat 3,9 % dari tahun sebelumnya atau mencapai 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Untuk konstribusi penyerapan tenaga kerja, usaha kecil menyerap 80,9 juta pekerja dan usaha menengah 4,5 juta pekerja. Jika ditotalkan dari jumlah pekerja berdasarkan semua skala, UKM menyerap 96,18 % dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Jumlah itu naik 2,2 juta pekerja setara 2,6 % dibandingkan tahun 2005. Sektor UKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian 38,8 juta pekerja atau 43,66 % dari total tenaga kerja, sektor perdagangan, hotel dan restoran 22, 2 juta pekerja atau 24,98 %, serta sektor jasa-jasa 9,4 juta pekerja atau 10,59 %. Menilik angka-angka tersebut, sungguh beralasan jika kini pemerintah menjadikan UKM sebagai panglima dalam memerangi pengangguran dan kemiskinan. Dan, itu berarti, gerobak mi bakso kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Oleh Erman Suparno |
Rabu, 14 November 2007
MELAWAN PENGANGGURAN DENGAN GEROBAK BAKSO
WEALTH MANAGEMENT BIDIK NASABAH SUPERKAYA
| Finansial |
| Kamis, 15/11/2007 |
| Wealth management bidik nasabah superkaya |
| Perkembangan bisnis layanan wealth management (pengelolaan kekayaan) yang diperuntukkan bagi kalangan berduit di Indonesia terus membaik. Pemainnya pun makin agresif dalam menggarap segmen ini. Bagi perbankan ataupun lembaga finansial nonperbankan, selain untuk mendongkak fee based income, layanan ini diciptakan untuk memberikan nilai tambah (added value) layanan kepada nasabah kaya guna membantu mengelola kekayaan mereka. Tentunya produk ini ditawarkan kepada nasabah dengan tingkat keya-kinan yang tinggi bahwa kekayaannya bakal terus berkembang. Di samping itu, layanan ini sifatnya eksklusif dan memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan menggiurkan. Dengan populasi Indonesia mencapai 220 juta orang, jumlah orang kaya yang bisa menjadi nasabah produk wealth management sekitar 10% atau sekitar 22 juta orang. Tentu angka tersebut sangat potensial untuk dibidik. Potensi ini yang dilirik oleh dua konsultan asal Australia. CIO Tower Australia Group Tony Zulli dan CEO Pivitol Australia Wealth Management Consultant Mark Schroeder mengakui pangsa wealth management di Indonesia sangat besar sehingga layanan tersebut berpotensi berkembang lebih pesat. Banyaknya orang kaya ini membuat kaget dua pakar tersebut. "Saya kaget [ketika mendengar] jumlah orang kaya di Indonesia mencapai 22 juta orang atau 10% dari total populasi, mereka adalah pangsa wealth management yang potensial," katanya seusai International Wealth Management Conference 2007 yang diselenggarakan Bisnis di Jakarta, kemarin. Selain menghadirkan dua pembicara dari Australia, konferensi yang diorganisir oleh jejaring tersebut berlangsung selama dua hari (14-15 November), juga dihadiri Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad dan Kepala Bappepam-LK Ahmad Fuad Rahmany. Zulli dan Schroeder mengakui Indonesia sebagai pasar wealth management yang menjanjikan. Keduanya optimistis para pemain di layanan ini bakal memperbesar pasar garapannya. "Tahun depan kami optimistis bisnis ini bakal tumbuh signifikan karena pasar di Indonesia sangat baik dan prospektif jika melihat angka populasi penduduk dan jumlah orang kaya saat ini," katanya. Sebenarnya, perbankan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan wealth management. Hanya saja secara prinsip sudah dilaksanakan oleh bank dengan berbagai label seperti private banking atau personal banking. Tetapi itu hanya bagian dari layanan (customer service) yang ditawarkan kepada nasabah, bukan sebuah divisi khusus. Seperti dilontarkan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Subarjo Joyosumarto, bahwa wealth management belum begitu berkembang di kalangan perbankan Indonesia. Berbeda dengan Singapura dan Hong Kong yang sudah maju dan sempurna. "Selama ini prinsipnya sudah berjalan. Tetapi bagian ini masih dirangkap oleh customer service bukan divisi khusus. Secara perlahan memang bank-bank sudah menyadari peluang wealth management," katanya pada kesempatan terpisah. Dia menilai berlimpahnya dana pihak ketiga di bank tanpa ada saluran kredit yang memadai merupakan kondisi yang melatarbelakangi bisnis kelola dana ini. Selain itu, pesatnya perkembangan pasar modal dan pasar uang mempercepat keinginan nasabah untuk masuk ke bisnis ini. Wapresdir Bank Niaga D. James Rompas mengatakan dari sisi nama, wealth management merujuk pada segmen konsumen tertentu yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Mereka membutuhkan orang untuk mengelola dana itu agar menghasilkan hasil investasi yang maksimal. Produk ini, tuturnya, merupakan kolaborasi antara perbankan dengan pasar modal, pasar modal, dan pasar uang. Jenisnya bervariasi antara bank satu de-ngan lainnya. Namun, yang terpenting dalam produk ini adalah risk profile untuk membantu nasabah. Makin diminati Produk wealth management sendiri semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Ini terbukti sejumlah perusahaan penyedia layanan itu berhasil menaikkan penjualan bahkan makin bergairah memasarkan produk ini. Manulife Financial Corporation, misalnya hingga September mampu menaikkan penjualan produk wealth management hingga mencapai US$10,8 miliar atau meningkat 26% diban-dingkan dengan posisi yang sama tahun lalu. Bank NISP sampai Juni lalu mencatatkan lonjakan fee based income sebesar 143% dari Rp75,3 miliar menjadi Rp182,9 miliar yang salah satunya merupakan kontribusi utama dari bancassurance dan wealth management. Di sisi lain, Citibank menargetkan bisnis wealth management banking tumbuh sekitar 35% per tahun dengan target pasar individu superkaya (high net worth individual) di Indonesia. Untuk meraih pasar orang superkaya tersebut, Citibank juga mengkaji pene-rapan jasa wealth management berbasis syariah dengan alasan potensi pasar di segmen syariah tersebut cukup besar. Vice President Retail Bank Head Citibank Meliana Sutikno mengatakan Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan pertumbuhan terpesat jumlah orang superkayanya (high net worth individual). "Individu-individu yang masuk kategori ini memiliki nilai kekayaan sedikitnya US$1 juta. Target kami sekitar 150.000 orang yang masuk ketegori superkaya dengan kekayaan antara US$1 juta-US$10 juta," katanya belum lama ini. Rompas menjelaskan di Bank Niaga ada yang dinamakan produk Star Choice, di mana nasabah dengan deposito dalam jumlah tertentu, di-manage, serta diberikan garansi dana tidak akan hilang. "Tingkat pengembalian sampai 17%. Fungsi bank di sini sebagai adviser," ujarnya. Bank Niaga, tuturnya, telah menerapkan prinsip wealth management melalui dua unit yakni adviser private banking dan preferred circle (lingkaran yang diutamakan) sejak 1997. "Kami sebenarnya belum murni wealth management tapi lebih ke private banking kepada nasabah dengan deposito di atas Rp5 miliar, atau istilahnya asset under management. Kami mempunyai relationship management yang wajib menjelaskan semua risiko dari produk yang ditawarkan." Prospek produk ini, tutur Rompas, semakin berkembang karena nasabah membutuhkan jenis produk yang banyak. Sehingga pilihan investasi menjadi lebih luas, bahkan tidak terbatas di dalam negeri. "Dana itu akan mencari yield ter-tinggi ada di mana." Perlu edukasi Jika benar Indonesia pasar yang baik bagi layanan wealth management, pertanyaan berikutnya apakah para pemain di layanan ini bakal mampu menggarap pangsa yang besar tersebut secara lebih agresif lagi? Direktur Fund Management PT Nikko Securities Indonesia Adler Haymans Manurung me-ngatakan pemain layanan ini baru menggarap sekitar 15% dari jumlah orang kaya di Indonesia karena sebagian besar orang berkantong tebal itu belum mengetahui manfaat memakai layanan tersebut. Salah satu pemain yang aktif melakukan program edukasi mengenai produk wealth management tersebut adalah Standard Chartered Bank. Lembaga ini mengembangkan pasar dengan menggandeng sembilan mitra manajer investasi dan asuransi di Indonesia. Program bersama tersebut diberi nama WoW 2007 dengan kegiatan melakukan serangkaian program edukasi masyarakat di tiga kota [Jakarta, Surabaya, dan Bandung] mengenai wealth management dan investasi. Menurut Adler Haymans, perlu meningkatkan pengetahuan melalui program edukasi mengenai manfaat produk layanan tersebut terhadap mereka yang menjadi pangsa produk ini. "Masih perlu edukasi buat mereka," katanya. Pendapat tesebut cukup beralasan mengingat angka orang superkaya di Indonesia terbilang terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan pada 2006 lalu, pertumbuhannya mencapai 16%. Program edukasi yang ditargetkan untuk orang-orang berkantong super- tebal tersebut diharapkan bakal mampu mempercantik pangsa layanan pengelolaan kekayaan yang sedang "imut-imut" sehingga pemainnya semakin bernafsu menggarapnya. Sementara itu, dari sisi pe-ngelola perlu juga meningkatkan kemampuan karena ilmu wealth management terus berkembang. Di sisi lain, lembaga pendidikan yang menawarkan ilmu ini masih terbatas. Sebagian bank menyiasatinya dengan mendatangkan konsultan dari luar. Subarjo berpendapat makin berkembangnya wealth management merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan yang dipimpinnya. "LPPI sebagai lembaga pendidikan melihat perkembangan wealth management sebagai tantangan karena harus membantu para bankir mendalami masalah ini, sehingga mereka lebih siap dalam bersaing di kawasan regional. Kami akan kerja sama dengan lembaga serupa dari Hong Kong dalam hal wealth management," jelasnya. (yunan.hilmi@bisnis.co.id) Oleh Tularji |
MENGUKUR EFISIENSI MIGAS DENGAN PROFIT MARGIN
| Pertambangan | ||||||||||||
| Kamis, 15/11/2007 | ||||||||||||
| Mengukur efisiensi migas dengan profit margin | ||||||||||||
| Momentum tingginya harga minyak mentah dunia saat ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi migas. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memperbaiki aspek regulasi sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kepastian berusaha. Di samping itu, perlu meningkatkan insentif untuk investasi di daerah terpencil, mening- katkan cadangan marginal dan memacu perolehan minyak dari pengembangan sumur tua. Terhadap kendala investasi seperti tumpang tindih lahan dan peraturan daerah yang tidak sejalan, pemerintah perlu meningkatkan konsultasi dan koordinasi, sehingga semua pihak mendapat manfaat dari investasi migas. Langkah tadi mendesak dilakukan, karena belakangan ini terjadi perdebatan mengenai efisiensi pengusahaan di sektor hulu migas. Banyak pihak berkomentar usaha hulu migas di Indonesia tidak efisien. Indikasinya a.l. tingginya cost recovery (pengembalian biaya dari pemerintah kepada kontraktor yang mendapatkan hasil migas).
Ket. * target Selain itu, terlalu besar dana hasil pengelolaan migas yang menjadi bagian KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), khususnya perusahaan asing. Untuk melihat efisiensi industri hulu migas di Indonesia, perlu dicermati beberapa hal yang terkait seperti porsi bagi hasil, struktur biaya (profit margin) dan perbandingan biaya dengan negara-negara lain. Bagi hasil merupakan istilah yang menunjukkan pengaturan alokasi bagian penerimaan antara pemerintah dan perusahaan migas. Alokasi bagi hasil migas suatu negara dikatakan ketat, apabila porsi bagian pemerintah tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan pola bagi hasil pengusahaan migas mengandung unsur risiko yang ditanggung investor. Sebab, seluruh dana investasi pengembangan migas disediakan investor. Jika berhasil mendapatkan migas, dibagi antara negara dan investor dengan seluruh biaya operasi dikembalikan. Jika gagal mendapatkan migas, maka negara tidak ikut menanggung biaya operasi. Di kalangan pelaku bisnis migas internasional sebenarnya Indonesia dipandang memiliki alokasi bagi hasil yang ketat. Pakar ekonomi internasional Joseph E. Stiglitz menyebutkan porsi pemerintah dalam bagi hasil migas terbilang tinggi. Jatah pemerintah tadi hanya berbeda tipis dari negara produsen migas dunia lainnya a.l. Libya, Venezuela dan Iran. (Escaping the Resource Curse 2007). Ukuran lain yang perlu dilihat untuk menilai efisiensi suatu industri migas adalah profit margin. Komentar yang banyak muncul belakangan ini menyebutkan cost recovery di Indonesia sangat tinggi. Menurut Purnomo, kegiatan eksplorasi migas membutuhkan peralatan seperti anjungan migas dan sumber daya manusia yang andal. Anjungan-anjungan (rig) tidak mudah didapat saat ini karena banyaknya permintaan di berbagai kawasan-sejalan naiknya harga minyak--sehingga harga sewanya menjadi naik. Demikian pula tenaga kerja migas. Saat ini Sumber daya manusia sektor ini banyak dibutuhkan, sementara jumlah tenaga yang andal relatif terbatas. "Hal itu menyebabkan nilai cost recovery meningkat. Tetapi penerimaan negara dari sektor migas juga naik," ujar Purnomo. Sejalan revenue Secara logika ekomomi, efisiensi suatu bisnis tidak ditentukan semata-semata oleh besar- an biaya. Biaya yang terjadi dapat saja sangat tinggi selama menghasilkan revenue yang tinggi pula. Jadi, struktur biaya nampaknya bisa menjadi ukuran yang lebih logis. Sebagai contoh, pada 2005 angka cost recoverable migas di Indonesia US$8,1 miliar, tapi gross revenue yang dihasilkannya US$36,3 miliar. Dengan demikian, persentase cost recoverable mencapai 22% atau profit margin sebesar 78%. Persentase cost recoverable menunjukkan kecenderungan menu- run dalam 5 tahun terakhir. Memang benar secara nominal terjadi kenaikan angka cost recoverable. Namun, hal itu mengikuti logika ekonomi, di mana kenaikan harga hasil produksi pasti mendorong kenaikan biaya. Secara logika bisnis dapat dikatakan, angka profit margin sebesar 78% dalam industri hulu migas Indonesia merupakan keuntungan yang tinggi. Rata-rata untuk seluruh KKKS biaya per barel ongkos produksi adalah US$5,11 dan biaya operasi (cost recoverable) sebesar US$9,10. Bila dibandingkan dengan operasi perusahaan migas lainnya, operasi KKKS di Indonesia relatif efisien. Biaya operasi beberapa perusahaan migas terkemuka seperti Shell, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil dan BP berada di atas US$10 per barel equivalent. Untuk rata-rata dunia, angka biaya operasi per barel hampir mencapai US$16. Sebab negara produsen minyak seperti Angola, China, Rusia, AS dan Kanada memiliki biaya operasi per barel di atas Indonesia. Jadi, dilihat dari alokasi bagi hasil yang diterapkan, tingkat profit margin serta perbandingan biaya, dapat dikatakan pengusahaan hulu migas Indonesia relatif efisien. Cost recovery yang terjadi memang relatif tinggi, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya menunjukkan inefisiensi. Wakil Ketua Komisi VII DPR-yang membawahi sektor energi dan sumber daya mi-neral-Sutan Bhatoegana malah menilai angka cost recovery migas di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. "Karena pengeluaran cost recovery tidak saja digunakan untuk pengelolaan produksi minyak, tetapi juga gas. Sedangkan produksi gas akhir-akhir ini menunjukan pening- katan yang cukup baik," tegasnya. Meski demikian, upaya menekan cost recovery masih mungkin dilakukan. Caranya antara lain dengan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan migas secara menyeluruh. (ismail.fahmi@bisnis.co.id) Oleh Ismail Fahmi | ||||||||||||
WASPADAI EFEK INFLATOIR JELANG AKHIR TAHUN
| Ekonomi Makro | ||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 15/11/2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Waspadai efek inflatoir jelang akhir tahun | ||||||||||||||||||||||||
| JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengingatkan adanya efek inflatoir percepatan penyerapan anggaran akhir tahun yang akan memengaruhi ekonomi makro. Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Syahrial Loetan mengatakan secara teoritis, dampak inflatoir percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun itu memang ada. Hal itu sejalan dengan mulai terealisasinya beberapa proyek pada kuartal terakhir tahun ini. "Dengan gelontoran dana segar ke masyarakat, nilai uang akan sedikit berkurang," tuturnya, kemarin. Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, penerimaan per 31 Oktober 2007 mencapai Rp524,3 triliun, 75,5% dari target APBN-P 2007. Realisasi belanja negara dilaporkan baru Rp506,6 triliun atau 67,3% dari target. Pemerintah memproyeksikan dapat merealisasikan 90% anggaran 2007 dalam waktu satu setengah bulan ke depan. Langkah tersebut akan menyumbang inflasi akhir tahun ini.
Sumber: Depkeu "Namun dampaknya tidak akan signifikan. Saya yakin target penyerapan anggaran 90% itu bisa tercapai," ujar Syahrial. Beberapa asumsi dasar APBN-P 2007 sebelumnya diperkirakan tidak akan tercapai hingga akhir tahun ini akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang secara langsung memengaruhi perekonomian nasional. Asumsi dasar yang diperhitungkan tidak tercapai adalah inflasi, pertumbuhan, kurs rupiah terhadap dolar AS, dan lifting minyak Inflasi yang dipatok 6% diperhitungkan bakal terlampaui dalam kisaran 6,4%-6,5%. (Bisnis, 14 November) Sementara itu, Fauzi Ichsan, Senior Vice President, Senior Economist and Government Relation Head Standard Chartered, menilai faktor yang paling mengkhawatirkan dari perkiraan realisasi asumsi dasar 2007 adalah laju inflasi karena lonjakan harga minyak dunia. "Laju inflasi tersebut akan berpengaruh terhadap suku bunga dan menurunnya daya beli masyarakat," jelasnya kepada Bisnis. Menurut prediksi Standard Chartered, ujarnya, harga minyak dunia akan tembus level US$100 per barel dalam kurun waktu saat ini hingga akhir tahun. Namun, harga minyak bakal turun lagi pada 2008 menyusul perkiraan pelambatan perekonomian AS menjadi 1,9%. "Ini dengan asumsi tidak ada perubahan geopolitik, misalnya AS menyerang Irak. Kalau itu terjadi, harga minyak bukannya turun tapi bisa tembus ke level US$120 per barel." Kekhawatiran terhadap dampak harga minyak ini juga membuat rupiah menjadi tertekan. Di sisi lain, neraca perdagangan diuntungkan dengan pelemahan rupiah tersebut karena nilai komoditas ekspor akan meningkat. Sebaliknya, kenaikan harga minyak itu akan menambah subsidi BBM sehingga anggaran menjadi mengecil dengan ruang gerak terbatas. "Tapi, kalau subsidi BBM dihapus langsung, inflasi akan lebih besar lagi." (arif.gunawan@bisnis.co.id/aprilian.hermawan@bisnis.co.id) Oleh Arif Gunawan S. & Aprilian Hermawan | ||||||||||||||||||||||||
Jumat, 09 November 2007
OPTIMISME DI TENAGAH KETIDAKPASTIAN
ANALISIS EKONOMI
Optimisme di Tengah Ketidakpastian
Mirza Adityaswara
Minggu lalu saya mengantar dua investor portofolio dari dua institusi besar mengunjungi beberapa perusahaan publik. Kunjungan seperti ini dilakukan berkala oleh investor portofolio untuk kajian ulang terhadap kinerja perekonomian
Yang menarik, ada dua kesimpulan yang dipetik investor tersebut. Pertama, ekonomi
Masih menurut investor tersebut, seharusnya orang
Masalahnya, yang menikmati kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan lainnya memang bukan orang yang hidup di
Perhatikan data penjualan semen. Terlihat perubahan pola pertumbuhan permintaan di
Peningkatan penjualan semen yang signifikan terjadi di
Penjualan semen di luar Jawa saat ini cukup fantastis, sekitar 42 persen dari total penjualan semen domestik dengan peningkatan bervariasi di setiap pulau. Peningkatan kemakmuran masyarakat tampaknya terjadi di luar Jawa karena lonjakan harga komoditas tambang dan perkebunan.
Data penjualan alat berat Komatsu mungkin bisa juga dijadikan petunjuk adanya perubahan pola pertumbuhan ekonomi daerah. Selama sembilan bulan di tahun 2007, penjualan alat berat Komatsu ke sektor perkebunan melonjak 106 persen dan kenaikan 25 persen ke sektor pertambangan. Yang menarik, penjualan alat berat ke sektor konstruksi meningkat 64 persen. Artinya, memang terjadi kegiatan konstruksi di daerah. Konstruksi nasional tumbuh 7,8 persen di kuartal II-2007, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB kuartal kedua (6,3 persen).
Kalangan industri elektronik juga menyatakan terjadi kenaikan penjualan, terutama di dorong permintaan yang cukup tinggi di luar Jawa.
Data kredit perbankan juga menyatakan hal serupa. Sampai Agustus meningkat 22 persen, dengan kredit di pulau Jawa tumbuh 17 persen, sedangkan di luar Jawa lebih tinggi, yaitu di Sumatera dan Kalimantan tumbuh 21 persen dan di Sulawesi tumbuh 27 persen.
Potensi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa seharusnya bisa kian tinggi jika pemda lebih efektif menggunakan dana APBD-nya, tidak dianggurkan Rp 40 triliun di Sertifikat BI.
Potensi pertumbuhan daerah akan semakin tinggi jika pemda tidak mengeluarkan kebijakan pajak daerah yang justru berdampak buruk kepada iklim investasi. Di media disebutkan, sejak tahun 2001 sudah sekitar 1.200 peraturan retribusi dan pajak daerah yang dimintakan pembatalannya oleh pemerintah pusat karena berdampak buruk.
Kritis
Sudah saatnya masyarakat di daerah lebih kritis terhadap kebijakan pemda yang tidak pro kepada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Parpol mempunyai tanggung jawab untuk menampilkan calon pemimpin di daerah yang berorientasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembentukan kabupaten baru harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi, bukan rente ekonomi. Pemda juga harus sadar akan perlunya pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan waspada terhadap dampak perusakan lingkungan.
Mengapa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sulit? Penyebabnya, sebagian besar penduduk hidup di Pulau Jawa, tetapi industri penyerap tenaga kerja di sektor manufaktur dan sektor pertanian stagnan.
Industri manufaktur sebagian besar berlokasi di Jawa, seperti tekstil, sepatu, dan alat rumah tangga. Proporsi industri manufaktur adalah 28 persen dari ekonomi nasional, tetapi tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Industri manufaktur hanya tumbuh 5,5 persen di kuartal II-2007, sedangkan PDB tumbuh 6,3 persen.
Pemerintah pusat, daerah, parlemen, dan pekerja harus bekerja sama mengangkat kembali kinerja sektor manufaktur.
Di sektor pertanian, kita baca di media bahwa produksi beras, susu sapi, dan gula stagnan. Sektor ini berperan 14 persen terhadap PDB, tetapi hanya tumbuh 2,4 persen di kuartal kedua. Padahal, banyak sekali penduduk yang bergantung pada sektor ini, terutama di Pulau Jawa.
Intinya, perbaikan ekonomi makro (inflasi, APBN, neraca pembayaran) harus dimanfaatkan untuk membenahi ekonomi sektoral demi menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Senin, 05 November 2007
CITIGROUP JUGA GAGAL
| Tajuk |
| Selasa, 06/11/2007 |
| Citigroup juga gagal |
| Citigroup dan Merrill Lynch yang dikenal sebagai perusahaan dengan perangkat hukum yang kuat, dana tak terbatas, wilayah operasi yang mahaluas, kelembagaan yang kokoh, sistem kerja yang profesional, serta sumber daya manusia yang sangat mumpuni, kini oleng dihantam krisis. Bisnis Citigroup di Indonesia termasuk yang berhasil. Profesional Indonesia sangat bangga jika dapat diterima bekerja di Citibank-divisi perbankan Citigroup-apalagi jika mampu masuk dalam jajaran dewan direksinya. Alumni Citibank, alias bekas pejabat di bank itu, memiliki nilai tawar yang tinggi di pasar tenaga profesional papan atas. Nama besar Citibank adalah jaminan mutu. Akan tetapi apa yang menimpa Citigroup belakangan ini menunjukkan bahwa macetnya kredit perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage) dalam jumlah sangat besar, telah memakan korban. Laporan kinerja Citigroup, Merrill Lynch, dan nama-nama besar lainnya yang mungkin menyusul, dipenuhi angka-angka merah. Citigroup, bank dengan aset terbesar di AS, mengalami kerugian US$6,5 miliar pada kuartal III 2007. Sebelumnya, pada awal Oktober, perusahaan itu mengumumkan penghapusbukuan kredit macet US$5,9 miliar! Nilai sahamnya di Wall Street pun anjlok, sampai 20%. Sementara itu, Merrill Lynch, raksasa keuangan lainnya, juga melakukan penghapusbukuan besar-besaran kredit macetnya dengan US$8,4 miliar. Pendapatannya merosot, begitu pula harga sahamnya. Para pengamat mempertanyakan kegagalan kedua perusahaan itu, dan juga otoritas finansial AS, dalam mendeteksi kemungkinan krisis akibat kredit macet pada sektor pinjaman perumahan. Kredit properti itu digelontorkan dalam jumlah gila-gilaan oleh hampir semua perusahaan keuangan AS. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang ditengarai turut menyumbang pada negatifnya kinerja Citigroup ataupun Merrill yakni arus informasi internal yang tak berjalan dengan mulus di antara anggota dewan direksi, hengkangnya tenaga-tenaga andal, praktik-praktik manajemen yang seperti tidak memperhitungkan risiko alias main tabrak, serta biaya operasi yang terus membengkak. Bisnis mereka juga semakin tidak fokus karena begitu banyak yang digarap. Citigroup, yang terjun ke bisnis bank komersial, pialang, bank investasi, dan kartu kredit, dikenal sebagai supermarket finansial global. Selain itu, korporasi AS sering dikritik karena membayar eksekutifnya secara berlebihan. CEO Citigroup Charles Prince III, misalnya, mengundurkan diri dengan insentif senilai US$105,2 juta (Rp1 triliun lebih) dalam bentuk tunai dan saham. Ini belum termasuk bayaran yang diterimanya, sebanyak US$53,1 juta, selama empat tahun dia memimpin. Citigroup berupaya meredam krisis yang dialaminya dengan mengangkat Robert Rubin, mantan menkeu AS, sebagai presiden direktur yang baru. Rubin memiliki reputasi yang istimewa di dunia perbankan dan finansial AS. Mampukah Rubin menenangkan pasar, waktu lah yang akan menjawabnya. Yang jelas, kasus Citigroup ataupun Merrill Lynch-sebelumnya Enron dan Worldcom-menunjukkan tidak ada yang kebal terhadap krisis, seberapa pun besar kekayaan sebuah institusi, kalau tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jika raksasa-raksasa keuangan global itu tak mampu mengatasi krisis yang mereka alami, bukan tak mungkin perekonomian AS ikut terjerembab. Jika ini yang terjadi, sungguh bukan komposisi yang pas bagi dunia yang sedang was-was terhadap harga minyak mentah yang terus meroket. |
INFLASI BAKAL TAHAN SBI RATE
| Halaman Depan |
| Selasa, 06/11/2007 |
| Inflasi bakal tahan BI Rate |
| JAKARTA: BI Rate diperkirakan kembali tertahan pada posisi 8,25% menyusul ekspektasi kenaikan laju inflasi akibat tekanan harga minyak yang juga mengakibatkan melorotnya indeks saham. Bank sentral hari ini mengagendakan penentuan tingkat bunga BI Rate periode November. Pada tiga bulan terakhir BI tetap mempertahankan acuan bunga nasional di level 8,25%. Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan faktor kenaikan harga minyak global yang kini bertengger di atas US$90 per barel berpotensi mendongkrak ekspektasi inflasi. Hal itu, ujarnya, membuat peluang BI Rate turun jadi fifty-fifty. "Saya cenderung BI Rate ditahan di 8,25% dan baru diturunkan di Desember 2007 menjadi 8%. Dengan catatan inflasi tahunan berkisar 6%-6,5%," katanya, kemarin. Dia mengemukakan bank sentral akan mempertimbangkan ekspektasi inflasi pada dua bulan mendatang. Posisi inflasi Oktober sebesar 0,79% dan 6,88% yoy dinilai cukup tinggi. Analis Optima Investama Ikhsan Binarto yang sebelumnya yakin BI bakal menurunkan BI Rate pada November, kini meralat prediksinya. Dia memperkirakan Rapat Dewan Gubernur BI bakal menahan suku bunga di level 8,25% menyusul harga minyak dan inflasi yang tinggi. "Awalnya saya optimistis BI Rate bakal dipangkas pada November, tapi setelah harga minyak menembus rekor agaknya BI bakal berhati-hati dengan membiarkan BI Rate di level 8,25%," tuturnya. Pelaku pasar mulai mengantisipasi langkah BI itu. Sejumlah saham perbankan anjlok dan menahan laju kenaikan indeks. Saham perbankan yang masuk dalam 10 saham penyumbang penurunan ter-besar indeks adalah BRI, Bank Mandiri, BCA, dan Bank Danamon. Kemarin, indeks anjlok 2,14% atau 58,14 poin ke level 2.652,48. Penurunan ini yang pertama setelah dua hari sebelumnya indeks naik. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga sependapat agar bank sentral mempertahankan BI Rate pada posisi sekarang. Hal ini, tuturnya, disebabkan masih adanya kemungkinan peningkatan inflasi pada akhir tahun. Ingin turun Dirut BRI Sofyan Basir mengatakan sektor riil akan bergerak lebih cepat jika bank sentral menurunkan BI Rate menjadi 8%. "Saya kira akan makin baik kalau BI Rate turun, jadi suku bunga kredit bisa turun, harapannya sektor riil bisa lebih cepat bergerak," tegasnya. Direktur Bank NISP Rudy Hamdani mengatakan penurunan BI Rate lebih lanjut akan mendorong perekonomian tetapi ada pertimbangan tertentu dari bank sentral dalam menetapkan tingkat acuan suku bunga nasional itu. Direktur Bank Niaga Catherine Hadiman mengatakan bank telah menurunkan tingkat bunga yang dapat diserap debitor dengan baik. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom enggan berkomentar. "Tunggu besok saja ya [hari ini]," tegas Burhanuddin. (Arif Gunawan/Bastanul Siregar/M. Yunan Hilmi/Pudji Lestari/10) (achmad.fahmi@ bisnis.co.id) Oleh Fahmi Achmad |
Postingan
