Bukopin layani bayar listrik isi ulang

Keuangan

Kamis, 17/01/2008

Bukopin layani bayar listrik isi ulang

BANDUNG: PT Bank Bukopin Tbk bersama PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama perpanjangan payment point online bank (PPOB) dan pembayaran isi ulang listrik prabayar. Naskah perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani di Bandung tadi malam oleh Direktur Komersial Bank Bukopin Mikrowa Kirana, Direktur Pelayanan & Distribusi Bank Bukopin Agus Hernawan, serta General Manager PLN Distribusi Jabar dan Banten Murtaqi Syamsuddin, disaksikan oleh Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi dan Direktur Utama PLN Eddie Widiono. Glen mengatakan perjanjian kerja sama ini mengacu pada kebutuhan nasabah dan diharapkan akan menjadi titik tolak bagi para pelanggan PLN dalam menikmati layanan yang mudah dan cepat khususnya dalam pembayaran tagihan listrik. "Kerja sama PPOB ini telah terbukti membantu masyarakat di wilayah distribusi Jabar sehingga terbiasa menggunakan jasa tersebut," katanya. Dia mengungkapkan pada 2007 dari total 7,5 juta pelanggan rumah tangga PLN di Jabar, sudah lebih dari 5,9 juta pelanggan yang membayar tagihan listriknya melalui sistem ini. "Kami juga berterima kasih telah diberi kesempatan sebagai bank pertama yang ditunjuk untuk melayani pelanggan listrik prabayar," katanya. Mengenai layanan terbaru, kata dia, yaitu listrik prabayar merupakan cara baru pembelian energi listrik di mana pelanggan membayar listrik sebelum menggunakan atau transaksi dengan pembayaran di muka. Direktur Utama PLN Eddie Widiono, mengatakan cara pembayaran listrik prabayar ini akan memberikan kesempatan bagi pelanggan PLN dalam mengendalikan dan mengatur pemakaian listrik per bulannya. Dia menambahkan mekanisme yang diterapkan ini merupakan suatu terobosan yang sangat tepat dan cerdik dalam mengantisipasi peningkatan permintaan berlangganan listrik. (k38) Bisnis Indonesia

Pelambatan Ekonomi AS dan Jepang guncang Asia

Ekonomi Global

Selasa, 15/01/2008

Pelambatan ekonomi AS dan Jepang guncang Asia

JAKARTA: Goldman Sachs Group Inc memerkirakan pertumbuhan ekonomi Asia (di luar Jepang) pada 2008 melambat menjadi 8,3%, dari proyeksi semula 8,6%, akibat penurunan laju perekonomian Amerika Serikat yang mengarah pada resesi. Perekonomian AS yang memburuk diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian seluruh kawasan, terutama Asia, karena sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia sangat tergantung pada ekspor, di mana 60% transaksi ekspor berasal dari pasar AS, Eropa, dan Jepang. "Diperkirakan ada titik petunjuk di mana pelambatan ekonomi AS mempunyai dampak yang lebih signifikan Pelambatan ekonomi AS semakin berlanjut karena Jepang juga berada di ambang resesi," tulis Michael Buchanan, analis Goldman, seperti dikutip Bloomberg, kemarin. Dalam laporan tersebut, Goldman memperkirakan 50% peluang terjadinya resesi di Jepang. Di samping itu, Goldman juga menurunkan proyeksi pertumbuhan 10 negara di kawasan tersebut, termasuk China dan India. "Kami memperkirakan peluang terjadinya resesi di Jepang meningkat ke level 'berbahaya'. Kami memperkirakan Jepang akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari ekspektasi yang ada," tutur Tetsufumi Yamakawa, kepala ekonom Goldman untuk Jepang. Deputi Gubernur Bank Sentral Jepang Toshiro Muto mengungkapkan dirinya memperkirakan pelambatan ekonomi akan terjadi untuk sementara waktu. Sementara itu, perekonomian China diperkirakan hanya mampu tumbuh 10% atau lebih rendah dibandingkan dengan prediksi semula 10,3%. Goldman juga menurunkan proyeksi pertumbuhan India pada 2008, dari 8% menjadi 7,8%. "Secara keseluruhan, penurunan prediksi tersebut cukup signifikan, tetapi tidak membahayakan. Secara umum, dampak pada nilai tukar mata uang diperkirakan terbatas, kendati pasar ekuitas diperkirakan akan lebih volatile," jelas Buchanan. Sebaliknya, Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Pasifik (ESCAP) memperkirakan perekonomian Asia Pasifik akan tetap kuat, kendati berada di tengah ketidakpastian pertumbuhan global yang dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi AS. Dalam laporan ESCAP bertajuk Key Economic Developments and Prospects in Asia-Pacific Region 2008 yang dirilis pekan lalu, sepanjang 2007 negara-negara berkembang di kawasan tersebut tetap memperlihatkan kinerja yang baik dengan tumbuh 8,2%. Pada tahun ini, ESCAP memperkirakan perekonomian Asia Pasifik akan sedikit melambat menjadi 7,8%. (03) Oleh Nana Oktavia Musliana Bisnis Indonesia

Gali Peluang di Asia Tenggara

Ekonomi Global

Selasa, 15/01/2008

KANAL 'Gali peluang di Asia Tenggara'

JAKARTA: Pemerintah Inggris menyerukan agar perusahaan skala menengah menggali peluang perdagangan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, termasuk sejumlah negara di Asia Tenggara. Menteri Negara untuk Perdagangan dan Investasi Inggris Lord Digby Jones mengungkapkan adanya ribuan perusahaan skala menengah yang sesungguhnya memiliki kemampuan serta pengalaman untuk melakukan ekspor. "Tapi sayangnya mereka tidak memahami kesempatan komersial tersebut atau bagaimana melakukan bisnis di sana," tuturnya seperti dikutip dalam rilis yang diterima Bisnis baru-baru ini. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah Inggris ingin membantu perusahaan tersebut mengembangkan usahanya di pasar-pasar tersebut. (Bisnis/nom)

India & China jajaki FTA

Ekonomi Global

Selasa, 15/01/2008

KANAL India dan China jajaki FTA

BEIJING: Perdana Menteri India Manmohan Singh melakukan kunjungan kerja ke China-pertama kalinya sejak menduduki posisi PM pada 2004-untuk membahas kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) antara kedua negara. India ingin memperkuat hubungan bilateral dengan China. Saat ini, China merupakan rekan dagang terbesar ketiga bagi India-setelah Uni Eropa dan AS, di mana nilai perdagangan antara kedua negara meningkat hingga dua kali lipat menjadi US$37 miliar dalam dua tahun terakhir. "Kebangkitan China dan India seharusnya dipandang baik oleh komunitas global, mengingat pertumbuhan kedua negara memberikan peluang bagi pertumbuhan global yang berkelanjutan," ucap Singh, sesaat setelah kedatangannya di Beijing. Saat ini, Singh tengah menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan India untuk membebankan kewajiban khusus bagi impor dari China. (Bloomberg/03)

David Ciang

Selamat pagi, Bapak Subur Harahap

Saya seringkali mendapatkan email yang isinya kurang lebih seperti ini:

"Pak David, saya ingin sekali berinvestasi seperti yang Anda sebutkan dalam artikel Anda. Tetapi setiap bulan seluruh pendapatan saya habis hanya untuk berbelanja. Bagaimana caranya agar saya dapat menyisakan sebagaian uang saya untuk investasi?"

Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini mewakili bagian inti dari ilmu pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga.

Apabila Bapak Subur Harahap pernah membaca Finansial Revolution, mungkin Anda masih ingat ada 3 tahap yang diajarkan oleh Tung Desem Waringin untuk mencapai finansial freedom:
1. Berbelanja lebih sedikit daripada pendapatan (gaji).
2. Menginvestasikan selisihnya.
3. Menginvestasikan kembali pokok dan bunga investasi untuk
pertumbuhan bunga majemuk.
Disini kita lihat bahwa ilmu dasar untuk mencapai finansial freedom adalah Anda harus dapat mengatur pengeluaran Anda supaya selalu lebih kecil dari pada pendapatan. Setelah itu barulah Anda akan mendapatkan sejumlah uang untuk diinvestasikan.
Bila Anda gagal di tahap 1, Anda tidak bisa melangkah ke tahap-tahap berikutnya.

Dalam ebook panduan "Keuangan Pribadi: Resep Rahasia Dibalik Kesuksesan Kaum Kaya" yang dijual hanya secara online di:
http://www.keuanganpribadi.com?id=effi
saya menuliskan 3 langkah besar untuk menjadi kaya.
Langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan ajaran TDW, yaitu:

1. Memotivasi diri Anda. Dalam langkah ini Anda membuang pikiran-pikiran negatif yang menghalangi Anda dari jalan menuju kekayaan. Ingat, Anda tidak dilahirkan untuk menjadi miskin.
Meminjam kata dari Andrie Wongso, "Sukses adalah Hak Saya".

2. Memberdayakan Dana. Langkah ini adalah jawaban dari pertanyaan diatas. Dalam langkah ini Anda diajarkan untuk mengoptimalkan penggunaan uang Anda, sehingga pendapatan Anda akan menjadi lebih besar daripada pengeluaran. Disini Anda akan mendapatkan sisa uang yang dapat diinvestasikan untuk tahap berikutnya.

3. Melipatgandakan Kekayaan. Disini saya menuliskan berbagai macam produk investasi dengan konsep compound interest (bunga majemuk). Konsep bunga majemuk adalah sama dengan langkah kedua dan langkah ketiga pada ajaran TDW, yaitu Anda menginvestasikan sejumlah uang. Kemudian Anda menginvestasikan ulang pokok dan bunga investasi Anda sebelumnya. Sehingga bunga yang Anda dapatkan dari investasi dapat turut berbunga. Dengan menggunakan konsep ini, maka Anda dapat melipatgandakan nilai investasi Anda.

Ilmu dasar dari pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga terletak pada langkah kedua. Memberdayakan Dana. Dalam langkah inilah Anda mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas.

Apakah jawabannya? Kunci jawabannya adalah "Budgeting".
Dalam proses budgeting, Anda membuat anggaran pendapatan dan belanja Anda. Biasanya secara bulanan. Kemudian, Anda secara disiplin mengatur pengeluaran Anda pada bulan tersebut agar sesuai dengan anggaran Anda.

Contohnya, misalkan saja pendapatan Anda adalah dari gaji, yaitu Rp. 4.500.000,-

PENDAPATAN:
Gaji Rp. 4.500.000,-
==================================
TOTAL PENDAPATAN Rp. 4.500.000,-

Dari total pendapatan tersebut, bagikan jatah untuk pos-pos pengeluaran Anda. Ingat, Anda harus menyisakan minimal 10% dari total pendapatan Anda untuk TABUNGAN. Tabungan inilah yang nantinya akan digunakan untuk berinvestasi.


BELANJA
Makanan/Kebutuhan Harian Rp. 1.500.000,-
Pakaian Rp. 300.000,-
Pendidikan Rp. 500.000,-
Kesehatan Rp. 300.000,-
Rekreasi Rp. 500.000,-
Transportasi Rp. 300.000,-
Asuransi Rp. 250.000,-
Tabungan Rp. 450.000,-
Pembayaran Kredit Rp. 500.000,-
Lain-lain Rp. 400.000.-
=========================================
TOTAL BELANJA Rp. 4.500.000,-

Setelah Anda mengatur anggaran Anda, maka jalanilah secara disiplin bulan tersebut agar sesuai dengan anggaran. Apabila Anda menjatahkan pos pengeluaran untuk pakaian sebesar Rp. 300.000,-, maka Anda harus konsisten dalam berbelanja.
Dalam memilih pakaian, Anda tidak boleh membeli yang lebih mahal dari secara total Rp. 300.000,-. Dan apabila Anda sudah membelanjakan seluruh jatah pakaian Anda, maka Anda sudah tidak boleh membeli pakaian lagi pada bulan yang sama.

Sekian artikel dari saya untuk hari ini. Apabila Bapak Subur Harahap tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai "Budgeting", silahkan membaca ebook panduan keuangan pribadi saya, yang hanya dijual secara online di:
http://www.keuanganpribadi.com?id=effi

Regards,


David Ciang
http://www.keuanganpribadi.com?id=effi
Situs ini diperkenalkan oleh Effi Setiawati



Untuk mengubah alamat email, atau berhenti berlangganan email dari saya, cukup klik link di bawah ini:
http://www.keuanganpribadi.com/news_profil.php?pid=2075&email=accounting@derazona.com

Globalisasi, Liberalisasi, Proteksi, Subsidi dan Berkeley Mafia

Globalisasi, Liberalisasi, Proteksi, Subsidi dan Berkeley Mafia
Kamis, 27 Desember 07

Ada tiga buah berita menarik yang mungkin merupakan pertanda akan terjadinya perubahan dalam kebijakan-kebijakan dasar banyak negara kecuali Indonesia.

HILLARY CLINTON

Yang pertama pernyataan calon presiden Amerika Serikat (AS) terkuat Hillary Clinton yang dikutip oleh Financial Times tanggal 3 Desember 2007. Butir-butirnya sebagai berikut.

Saya berpendapat bahwa teori-teori yang melandasi perdagangan bebas tidak berlaku lagi dalam era globalisasi. Saya setuju dengan ekonom terkenal Paul Samuelson yang mengatakan dan menulis bahwa keunggulan komparatif seperti yang sampai sekarang dipahami dan diyakini tidak berlaku lagi dalam abad ke 21.

Saya menginginkan adanya kebijakan perdagangan yang menyeluruh dan lebih cermat, karena kalau tidak, pilihan kita hanyalah meneruskan apa saja yang telah dirumuskan dan dilakukan oleh Preiden George W Bush. (baca : liberalisasi total).

Dalam kampanyenya Hillary merasakan adanya sikap dari masyarakat yang tidak percaya atau ragu-ragu tentang manfaat dari ekonomi global yang terbuka.

Hillary menyatakan akan meninjau kembali perjanjian perdagangan NAFTA, walaupun yang menandatanganinya di tahun 1993 adalah suaminya sendiri.

Menyatakan keprihatinannya dan sikap siaga terhadap pembelian perusahaan-perusahaan Amerika oleh pemerintah asing melalui BUMN-nya, termasuk China. Fenomena ini merupakan ancaman bagi kedaulatan ekonomi AS.

Di dalam negeri, Hillary akan menangani ketimpangan yang menurutnya luar biasa besarnya, karena sudah mencapai “the highest level” yang pernah dialami AS sejak tahun 1929. Dalam kurun waktu tersebut seluruh pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 10 % rakyat yang berpendapatan tinggi, sedangkan pendapatan yang 90 % lainnya menurun terus.

(KKG : Bandingkan sikap Hillary dengan pendirian dan sikap serta kebijakan konkret dari menteri-menteri ekonomi kita)

MAJALAH THE ECONOMIST

Majalah prestisius The Economist terbitan tanggal 8 Desember 2007 meluncurkan cover story dengan judul “The end of cheap food”. Butir-butirnya sebagai berikut.

Antara 1974 – 2005 harga riil makanan di pasar dunia turun dengan 75 %. Karena itu harga makanan tahun ini dirasakan sebagai sangat luar biasa tingginya. Sejak musim semi, harga gandum meningkat dua kali lipat, dan harga semua jenis makanan seperti jagung, susu, minyak nabati semuanya meningkat tajam dalam harga nominalnya. Menurut The Economist Food Price Index, sejak tahun 2005 harga riil makanan meningkat dengan 75 %. Naiknya harga ini akan memicu investasi, tetapi dalam kondisi yang diistilahkan “agflation”, harga makanan masih akan tetap mahal. Ini disebabkan karena susunan diet juga berubah. Penduduk China yang di tahun 1985 makan daging sebanyak rata-rata 20 kg, sekarang menjadi 50 kg. Akibatnya, permintaan dan harga biji-bijian naik tajam. Untuk memproduksi 1 kg. daging dibutuhkan 8 kg. biji-bijian.

Kenaikan harga makanan yang tajam ini karena kebijakan subsidi oleh pemerintah AS yang membabi buta (reckless) untuk produksi ethanol berdasarkan jagung. Mengisi tangki sebuah mobil tipe SUV sama dengan jagung yang dimakan oleh seorang selama satu tahun. 30 juta ton jagung yang dikonversi menjadi ethanol tahun ini saja merupakan 50 % dari menurunnya stok jagung di seluruh dunia.

(KKG : Ternyata pemerintah AS memberikan subsidi yang menurut majalah Economist reckless. Bagaimana sikap para sarjana ekonomi kelompok Berkeley Mafia yang begitu anti subsidi untuk para petani dan nelayannya ?)

Walaupun harga makanan ditentukan oleh permintaan dan penawaran, keseimbangan antara yang baik dan yang jahat tetap banyak tergantung pada kebijakan pemerintah. Kalau para politisi tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hal-hal yang salah, dunia akan mengalami kesengsaraan yang lebih hebat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan. (KKG : Menurut Berkeley Mafia : The best government is the least government. Mereka juga sering guyonan dengan maksud serius yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi paling cepat di malam hari, ketika pemerintah sedang tidur.

Menurut majalah The Economist, peran politik para politisi sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Para ekonom Berkeley Mafia beranggapan dan bangga bahwa mereka selalu berhasil mensterilkan kebijakan-kebijakannya dari ideologi politik. Mereka tidak mau disebut “politisi” walaupun dalam arti “negarawan penyelenggara negara”. Mereka bangga disebut “tukang” atau “teknokrat”. Dan yang sangat aneh, Bapak SBY-JK bangga mempunyai menteri-menteri ekonomi yang sama sekali tidak mempunyai afiliasi politik, karena sikapnya yang anti politik dalam kebijakan ekonomi itu dipuji oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Padahal SBY-JK berasal dan menjadi pimpinan nasional karena kekuatan politik.

Apapun yang dirasakan sebagai ancaman dalam bidang keamanan pasokan makanan, kemiskinan di perdesaan, pengelolaan lingkungan, rasanya dunia hanya mempunyai satu solusi, yaitu intervensi oleh pemerintah.

(KKG : Bapak SBY-JK, ini berlawanan dengan pikiran menteri-menteri ekonomi yang mempunyai paham bahwa tidak ada barang dan jasa publik di Indonesia. Semuanya harus merupakan barang dagangan yang pengadaannya tergantung dari para pengusaha yang mau atau tidak maunya berinvestasi didasarkan atas pertimbangan untung rugi. Tengok kebijakannya dalam pembangunan jalan raya bebas hambatan, telekomunikasi, infra struktur, air minum, litsrik, pelabuhan dan masih banyak lagi).

Bagian terbesar dari subsidi dan rintangan perdagangan oleh pemerintah AS telah merupakan biaya yang raksasa skalanya. Trilyunan dollar yang dipakai untuk mendukung para petani di negara-negara kaya menjurus pada pajak yang meningkat, kwalitas makanan yang jelek, monokultur dalam pertanian yang intensif, kelebihan produksi dengan harga dunia yang menghancurkan kehidupan para petani miskin di emerging markets. (KKG : Ternyata mereka memberikan subsidi gila-gilaan ? Menteri-menteri kita merasa bahwa bensin milik rakyat tidak boleh dijual kepada rakyat dengan harga yang lebih rendah dari yang ditentukan oleh NYMEX. Perbedaannya disebut subsidi yang diharamkan. Di negara-negara kaya subsidi diberikan secara reckless.)

Tiga perempat dari orang miskin di dunia hidup di perdesaan. Harga makanan internasional yang ditekan serendah mungkin dengan subsidi bertrilyun dollar selama berpuluh-puluh tahun mempunyai dampak yang sangat merusak. Bagian dari pengeluaran publik di negara-negara berkembang yang dialokasikan pada sektor pertanian turun 50 % sejak tahun 1980. Sudah lama investasi dalam irigasi hampir tidak ada. Negara-negara miskin yang biasanya mengekspor makanan sekarang harus mengimpornya.

ROBERT J. SAMUELSON

Majalah Newsweek terbitan 31 Desember – 7 Januari 2008 memuat tulisan kolumnis Robert J. Samuelson yang berjudul “Goodbye to Global Free Trade”. Dia mengawali tulisannya dengan semacam teka-teki. Dia bertanya, apa yang sama dari yang berikut ini : (a) Vladimir Putin; (b) mata uang China, renminbi; (c) Perjanjian perdagangan US-Peru; (d) Hugo Chavez. Jawabnya : Mereka semuanya merefleksikan mercantilisme.

Butir-butir dari tulisannya sebagai berikut.

Yang di atas menggambarkan perkembangan runyam dan signifikan yang akan mempengaruhi ekonomi dunia. Walaupun perekonomian negara-negara di dunia saling interdependen, mereka sekaligus juga berkembang ke arah nasionalistik. Mereka memberlakukan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri atas biaya bangsa-bangsa lain.

(KKG : Tidak begitu di Indonesia. Di sini, oleh elit bangsa yang berkuasa nasionalisme dianggap sudah kuno, keblinger dan buta terhadap perkembangan dunia).

25 % dari pasokan gas Eropa datang dari Russia. Vladimir Putin sudah mulai berbicara tentang pembentukan Kartel Gas. Eropa mulai khawatir bahwa gas akan dijadikan alat penekan oleh Putin. Chavez lebih terang-terangan dan kasar. Chavez menjual minyaknya kepada Cuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya yang dianggap sebagai sahabat dengan harga murah. (KKG : Indonesia menjual kepada rakyatnya sendiri yang memiliki minyak dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX).

Terjadi sebuah paradox. Internet dan perusahaan-perusahaan multinasional memperkuat globalisasi, tetapi landasan politiknya melemah.

Dalam memberikan penjelasannya, Samuelson mengutip ilmuwan ilmu politik dari Harvard University, Jeffrey Frieden. Frieden menjelaskan bahwa munculnya liberalisasi bersamaan dengan krisis tahun 1929. Waktu itu ada kepercayaan bahwa proteksionisme memperparah the Great Depression (1929). Faktor kedua adalah perang dingin. Ada keyakinan bahwa komunisme dapat dilawan dengan saling mensejahterakan negara-negara Barat melalui perdagangan bebas. Kedua-duanya menunjang kebijakan perdagangan bebas. Sekarang kedua faktor tersebut tidak relevan lagi.

Ekonomi dunia yang sedang dalam kondisi booming ternyata juga membuat paham liberalisme melemah. China yang dianggap sebagai negara yang proteksionis dapat membungkam negara-negara Barat dengan pembelian besar-besaran. Negara-negara Barat tidak terlampau nyaring suaranya melawan China, karena disodori oleh China dengan order-order raksasa. Belum lama ini China memesan 160 pesawat Airbus senilai US$ 15 milyar. (KKG : Beberapa hari setelah Morgan Stanely mengumumkan kerugiannya di tahun 2007 sekitar US$ 11 milyar, China membeli saham-saham Morgan Stanley sebanyak 8 % dengan harga US$ 5 milyar. Ini terjadi setelah Hillary Clinton menyatakan kejengkelannya terhadap pembelian perusahaan Amerika oleh BUMN asing.)

(KKG : Alangkah bedanya dengan menteri-menteri Berkeley Mafia kita yang mengemis supaya investor asing, tanpa peduli apakah mereka BUMN atau tidak, membeli apa saja di Indonesia, termasuk yang vital seperti Indosat, Telkom, infra struktur, pembangkit listrik, air bersih, menggali mineral dengan kontrak yang tidak transparan).

Di Amerika Serikat, pola perdagangan global dewasa ini disikapi dengan permusuhan (hostility) yang meningkat.

BERKELEY MAFIA

Buat para ekonom Berkeley Mafia, semua yang ditulis di atas omong kosong. Kebijakan mereka hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa peduli terjadinya ketimpangan yang semakin besar dan semakin anti kemanusiaan antara yang kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara usaha besar dan menengah-kecil dan sebagainya. Mereka juga tidak membedakan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). Mineral yang dikeduk oleh investor asing dan menjadi miliknya dihitung ke dalam PDB, tetapi tidak ke dalam PNB. Yang dibanggakan oleh para teknokrat Berkeley Mafia bukan pembangunan oleh bangsa Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia oleh investor asing dengan manfaat terbesar buat bangsa asing (Sri-Edi Swasono).

Sejak tahun 1967 para ekonom memegang tampuk pimpinan kebijakan ekonomi tanpa putus kecuali era Gus Dur yang sangat pendek itu. Begitu kepresidenan jatuh ke tangan putrinya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, seluruh kekuasaan ekonomi diberikan kepada Berkeley Mafia. Sehari sebelum susunan kabinet diumumkan, putra kandung Bung Karno, Guruh Soekarnoputra bersama-sama dengan saya berdebat dengan Presiden Megawati yang mempertanyakan mengapa para ekonom yang Berkeley Mafia, dan jelas bertentangan dengan pikiran-pikirannya Bung Karno dan pikiran-pikirannya PDIP yang justru diberi kekuasaan ekonomi ? “Gugatan” ini tidak diugbris. Di bawah pimpinan para menteri Berkeley Mafia, semua kebijakan ekonominya memang mengekor IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang anti rakyat kecil. Apakah ini yang menyebabkan terpuruknya perolehan suara PDIP yang belakangan ini diakui oleh Taufik Kiemas dan Puan Maharani ?

Semua kerusakan keuangan negara dari BLBI beserta rentetannya yang membuat keuangan negara bangkrut dilandasi oleh kebijakan-kebijakan menteri-menteri yang berasal dari Berkeley Mafia. Kalau ada kebutuhan dan diizinkan oleh Redaksi KoranInternet saya akan memaparkannya secara panjang lebar dalam bentuk serial, dan secara teknis yang mendetil.

Sekarang, ketika tokoh-tokoh dunia mulai tidak percaya pada pengaruh positif globalisasi dan liberalisasi, dan sedang mencari-cari jalan lain, Berkeley Mafia masih menganggap liberalisasi yang sejauh-jauhnya dan yang sedalam-dalamnya sebagai “agama”. Demikian juga dengan mekanisme pasar primitif dengan campur tangan pemerintah yang palig minimal.

Ruud Lubbers, guru besar di Harvard University dalam bidang Globalisasi telah lama mengenali kelemahan mendasar dari globalisasi. Pada dasarnya globalisasi adalah mekanisme pasar yang diterapkan di seluruh dunia. Kita mengetahui bahwa mekanisme pasar memang sangat bagus dan efisien serta tidak ada tandingannya. Tetapi harus ada pemerintah dengan kekuasaan yang dapat memaksa untuk membuat rambu-rambu yang menjaga agar pemerataan dan keadilan terwujud secara optimal.

Dunia belum dan rasanya tidak akan mempunyai satu pemerintah yang mempunyai kekuasaan memaksa seluruh umat manusia di dunia. Tetapi mekanisme pasarnya harus diberlakukan secara mutlak di seluruh dunia. Mana mungkin ? Tampaknya ketegangan-ketegangannya mulai muncul sekarang seperti yang disuarakan oleh Hillary Clinton, Paul Samuelson, Robert Samuelson dan majalah The Economist.

Sekali lagi petanyaan kepada Bapak SBY-JK : Masih percayakah Bapak-Bapak pada menteri-menteri ekonomi Bapak bahwa mereka memang cemerlang dalam bidang pengurusan ekonomi negara ? Mereka ini mesti menguasai kebijakan ekonomi RI, siapapun Presidennya. Maka mereka tidak peduli dan tidak mau tau tentang arah kebijakan yang pro bangsa sendiri, apalagi pro rakyat banyak. Mereka mempunyai track record yang panjang dengan sikap dan perilaku yang hanya mengekor saja pada IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.
___________

Kwik Kian Gie

Interpelasi BLBI kepada SBY salah alamat

Interpelasi BLBI kepada SBY salah alamat
Jumat, 04 Januari 08

DPR mencapai kesepakatan bulat (aklamasi) untuk meng-interpelasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Yang sangat aneh, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada SBY juga harus disepakati secara aklamasi. Apa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang serius tentang masalah yang demikian ruwetnya merupakan kesepakatan bulat oleh seluruh fraksi, sedangkan banyak di antaranya fraksi pendukung SBY?

Pertanyaan yang dapat diajukan seputar BLBI ada tiga macam, yaitu:

Yang pertama, tentang duduk persoalan atau keseluruhan hal ikhwal BLBI dan rentetan kebijakan sebagai akibat dari pengucuran BLBI secara besar-besaran.

Yang kedua, mengapa kebijakan-kebijakan yang begitu bodoh, begitu konyol, begitu tidak masuk akal serta begitu merugikan keuangan negara dalam skala raksasa bisa diberlakukan oleh para teknokrat yang begitu tinggi pendidikannya?

Yang ketiga, apakah kesalahan-kesalahan fatal lainnya bisa terjadi di kemudian hari kalau orang-orang yang ikut mengambil keputusan atau ikut menyetujui serta mendukung pengambilan kebijakan yang sangat bodoh dan praktis telah membangkrutkan keuangan negara itu, sekarang duduk dalam pemerintahan?

Marilah kita bahas seluruh permasalahannya dan kita perdebatkan sebelumnya, supaya interpelasi lebih terarah.


Kronologi malapetaka yang dimulai dengan Pakto
Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy memberlakukan Kebijakan Paket Oktober 1988 yang terkenal dengan nama Paket Oktober atau PAKTO. Isinya meliberalisasi dunia perbankan secara total dan spektakuler. Dengan modal disetor sebesar Rp 10 miliar orang boleh mendirikan bank umum.

Serta merta sekitar 200 bank baru lahir. Mayoritas pendiri adalah konglomerat yang menjadinya konglomerat melalui tipu muslihat seperti yang digambarkan oleh serial artikel saya dengan judul “Saya Bermimpi Jadi Konglomerat”.

Mereka tidak mengerti fungsi pokok perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengkonversi tabungan menjadi investasi yang produktif. Mereka juga tidak mengerti bahwa persyaratan pokok bekerjanya bank yalah prudence. Tetapi mereka pandai dalam bidang marketing.

Maka bank yang baru berdiri sangat berhasil dalam meyakinkan para penabung agar tidak menyimpan tabungannya di bawah bantal, tetapi disimpan di bank-bank mereka. Semua teknik marketing dipakai untuk menarik uang masyarakat. Mereka berhasil dengan gemilang.

Dengan modal disetor Rp 10 miliar mereka dapat menghimpun dana triliunan rupiah. Mereka terkejut, mereka tidak paham sama sekali bahwa dana itu milik masyarakat. Mereka tidak paham bahwa laba bank terdiri dari spread yang tipis, resiko kredit macet besar, sehingga dibutuhkan mental kehati-hatian serta etika yang khusus.

Mereka mata gelap. Uang dipakai seenaknya sendiri untuk memberi kredit kepada dirinya sendiri secara besar-besaran yang dipakai untuk membentuk konglomerat.

Maka kreditnya banyak yang macet di tangannya sendiri. Tetapi karena bank miliknya, maka dengan mudah laporan keuangan dapat direkayasa sampai terlihat bagus dan sehat.

Tahun 1997 Indonesia terkena krisis moneter yang parah. Maka Indonesia menggunakan haknya sebagai anggota minta bantuan dari IMF. Tidak terduga sebelumnya bahwa IMF lebih merusak dan menghancur leburkan keuangan negara.


Penutupan bank, Rush dan penghentiannya dengan BLBI
IMF tidak berpikir panjang ketika mengetahui bahwa bank-bank sangat kropos karena disalahgunakan oleh pemiliknya sendiri, 16 bank yang paling parah ditutup mendadak. Pemilik uang yang mempercayakannya pada bank-bank yang ditutup itu tentu terkejut dan marah, karena laporan keuangan bank yang diiklankan sangat sehat.

Dua hari kemudian berturut-turut bank-bank lain yang tidak ditutup di-rush. IMF beserta menteri-menteri koroninya panik. Rush harus dihentikan dengan biaya berapa saja.

Dalam beberapa hari Likuiditas yang dikeluarkan oleh BI untuk menghentikan rush sebesar Rp 144 triliun. Menurut BPK sekitar 90 % dari uang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah rush berhenti, penelitian meyakinkan bahwa pemilik bank tidak mungkin mengembalikan BLBI, karena dana milik masyarakat yang ditarik kembali dengan rush diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan.

Pelunasan BLBI dengan menyerahkan kepemilikan bank kepada pemerintah
Maka BLBI dikonversi menjadi saham-saham. Serta merta Pemerintah mempunyai hampir 200 bank. Sebagai contoh, saldo utang BLBI oleh BCA kepada pemerintah sebesar Rp 32 triliun. BCA telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp 8 triliun, sehingga sisanya Rp 24 triliun, yang tidak mampu dibayar oleh pemegang sahamnya BCA atau keluarga Salim. Pelunasan utang BLBI dibayar dengan 93 % saham-sahamnya BCA. Maka pemerintah memiliki 93 % BCA. (Pembayaran bunga juga telah dilakukan dengan tingkat suku bunga 7 % yang berlaku ketika itu sebesar Rp 8,3 triliun, tetapi jumlah ini tidak mengurangi jumlah pokok yang terutang).

Dengan demikian utang keluarga Salim dalam bentuk BLBI sudah dibayar lunas dengan kehilangan 97 % dari kepemilikannya di BCA. Jadi BLBI sudah selesai sampai di sini.

Kerugian negara dalam skala raksasa yang kemudian menjadi keresahan bukan BLBI, tetapi urusan lain lagi yang akan diuraikan selanjutnya.


Para pemegang saham bank yang sudah menjadi milik pemerintah sebagai pelunasan BLBI masih mempunyai utang dalam jumlah yang lebih besar, yang penyelesaiannya merugikan keuangan negara
Bank-bank yang sudah menjadi milik pemerintah mempunyai piutang dalam jumlah besar kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki mantan pemilik bank.

Seperti telah diuraikan tadi, selama berpuluh tahun, para pemilik bank memberi kredit kepada dirinya sendiri dalam jumlah sangat besar yang dipakainya untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.

Ketika bank menjadi milik pemerintah karena dipakai sebagai pembayaran utang BLBI, dengan sendirinya bank qq, pemerintah qq, BPPN mempunyai tagihan kepada mantan pemilik bank tersebut.

Mantan pemilik bank tidak mempunyai uang tunai untuk membayarnya. Pemerintah minta supaya dibayar dengan perusahaan-perusahaan atau asset apa saja.

Pemilik bank mengambil kredit dari banknya sendiri dalam bentuk tunai, tetapi dibiarkan membayar dengan perusahaan-perusahaan dan aset apa saja, bahkan hanya tandatangannya saja.

Inilah yang menjadi awal malapetaka, karena menilai perusahaan bukan hal yang mudah dan eksak. Sangat tergantung dari berbagai macam asumsi dan sangat tergantung dari kondisi ekonomi pada umumnya yang berubah-ubah dalam perjalanan waktu, terutama karena kondisinya sedang dalam krisis.


MSAA, MRNIA dan PKPS-APU
Perjanjian antara pemerintah dengan para mantan pemilik bank beragam, karena kondisi keuangan mereka juga beragam. Ada tiga pola, yaitu:

Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) bagi debitur/obligor yang mempunyai cukup perusahaan untuk membayar utang-utangnya.

Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) untuk mereka yang nilai perusahaannya tidak cukup untuk membayar utangnya, dan kekurangannya harus dijamin pembayarannya dengan jaminan pribadi.

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham – Akta Pengakuan Utang (PKPS-APU). Perjanjian ini dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka akibat praktek perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyelesaian ini tidak melalui penyerahan aset.

Tidak mungkin membahas problematiknya satu per satu karena menyangkut demikian banyaknya orang. Setiap orang mempunyai model penyelesaian tertentu yang khas. Tingkat kemauan baik dan itikad kerja samanya juga sangat berbeda. Dari yang langsung membayar tunai seluruh utangnya sampai yang langsung kabur ke luar negeri dan sampai sekarang menjadi buron.

Berbagai macam Obligor (yang punya utang kepada pemerintah berhubung dengan banknya yang mengalami kesulitan) dengan berbagai macam model upaya penyelesaian oleh BPPN adalah sebagai berikut: 5 dengan MSAA, 4 dengan MRNIA, 30 dengan PKPS-APU, 30 Obligor yang tidak menandatangani PKPS-APU yang pada umumnya kasusnya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum atau sedang dalam proses penyidikan, dan 5 dengan penyelesaian pembayaran tunai.

Kerugian negara dalam jumlah sangat besar
Ada dua macam kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, yaitu:

1. Perusahaan atau kekayaan lain yang diserahkan oleh Obligor kepada pemerintah sebagai pembayaran utang mereka, hasil penjualannya jauh lebih kecil dari nilai utangnya. Selisihnya adalah kerugian negara yang setiap tahunnya mempengaruhi APBN. Fokus perhatian masyarakat hanya pada yang ini saja, yaitu mengapa pemerintah menerima asset sebagai pelunasan utang, tetapi pemerintah sendiri juga yang menjual dengan harga yang jauh lebih kecil dari nilai utangnya. Kejaksaan Agung baru sempat mendalami dua kasus besar, yaitu BCA dan BDNI.

2. Kerugian negara dalam bentuk Surat Utang Negara untuk merekapitalisasi bank-bank atau yang dikenal dengan Obligasi Rekap yang disingkat OR.

Penutup
Masalah BLBI sangat banyak komponen dan aspeknya. Tulisan ini merupakan yang pertama yang akan disusul dengan tulisan-tulisan lainnya yang merupakan serial. Rangkumannya sebagai berikut:

Asal muasalnya adalah liberalisasi total dan spektakuler dunia perbankan dengan Paket Oktober 1988 atau PAKTO yang langsung saja disalahgunakan oleh para konglomerat hitam.

Ketika terkena krisis, kerusakan bank yang dirong-rong oleh pemiliknya sendiri terkuak. IMF memberi nasihat-nasihat yang ngawur dan merusak. 16 bank ditutup, semua bank lainnya di-rush yang dipadamkan dengan BLBI.

BLBI telah dibayar lunas dengan menyerahkan kepemilikan banknya kepada pemerintah. Ada yang banknya sudah ludes, sehingga utangnya dijadikan satu dengan utang dari masalah lainnya, seperti kasus BDNI.

Bank-bank yang sudah menjadi milik pemerintah ternyata mempunyai tagihan dalam jumlah besar kepada para mantan pemiliknya, karena berpuluh tahun lamanya dirong-rong dengan memberikan kredit kepada dirinya sendiri. Utangnya ini dibayar dengan aset yang ketika dijual menghasilkan uang yang jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah utangnya. Jumlah kerugian ini lebih besar dari BLBI.

Bank-bank yang sudah menjadi milik pemerintah tetapi rusak berat itu atas perintah IMF harus patuh pada ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang formulanya ditentukan oleh Bank for International Settlement (BIS) yang berkedudukan di Bazel, Swiss. Caranya dengan direkapitalisasi dengan injeksi Surat Utang Negara (SUN) yang dikenal dengan istilah Obligasi Rekapitalisasi Perbankan atau Obligasi Rekap atau “OR” saja. Jumlahnya lebih besar lagi dibandingkan dengan semua kerugian yang sudah dijelaskan.

Data teknis beserta contoh-contoh kasusnya akan dibahas dalam artikel-artikel selanjutnya yang merupakan satu serial dan akan digambarkan secara lengkap dari malapetaka keuangan yang dimulai dengan pengucuran BLBI beserta rentetan kebijakan-kebijakan yang sangat konyol.

___________

Kwik Kian Gie